Ortu Tidak Merestui, Ayah Tidak Bersedia Menjadi Wali Nikah, Solusinya Apa? Harus Bagaimana?

Hubungan orang tua & anak tak selamanya berjalan sesuai yang diharapkan. Dalam kondisi ‘kurang’ normal, sikap mendzalimi & didzalimi terkadang bisa terjadi. Termasuk diantaranya, dlm hal perwalian nikah. Tak jarang kita jumpai, ada sebagian wali yang enggan menikahkan putrinya, karena berbagai macam alasan.
Kasus semacam ini tak hanya terjadi di lingkungan kita, bahkan telah menjadi fenomena yang mendunia. Syaikh Muhamad Ali Farkus – seorang ulama Al-Jazair R11; ditanya tentang keadaan wanita yang tertunda nikahnya karena sikap walinya.
Beliau menjelaskan:
Perlu kita pahami, ulama sepakat bahwa wali tak memiliki hak utk melarang orang yang berada di bawah perwaliannya utk menikah, tanpa sebab yang diizinkan syariat. Si wali selalu menolak setiap lamaran orang yang sekufu, baik agama & akhlaknya, & siap memberikan mahar yang setara dgn umumnya wanita.
Wali yang melakukan tindakan demikian maka dia dianggap melakukan tindakan Al-’Adhl1 . Allah berfirman:
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُون
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dgn bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dgn cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah & hari kemudian. Itu lebih baik bagimu & lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 232)
Kemudian si wanita ini berhak utk mengajukan permasalahannya kepada hakim (KUA) utk menikahkannya secara resmi. Karena sikap Al-Adhl termasuk kedzaliman, & yang berhak menolak kedzaliman adalah hakim (KUA).
Jika tak memungkinkan utk mengajukan masalahnya ke hakim, maka kerabat dekatnya yang lain bisa menikahkannya dgn lelaki tersebut. Jika mereka menolak utk menikahkannya maka wanita tersebut bisa mengajukan masalahnya kepada imam masjid (Pak Kaum) atau tetangganya yang dia percaya utk menikahkannya. Dan orang yang dipercaya ini, sekaligus menjadi walinya. Karena kasus semacam ini termasuk bentuk tahkim (meminta keputusan). Sementara orang yang ditunjuk utk memutuskan perkara, menggantikan posisi hakim resmi (KUA).
Di samping itu, manusia sangat butuh utk menikah. Karena itu, mereka harus memperlakukannya dgn cara sebaik mungkin.
Imam Al-Qurtubhi membawakan keterangan dari Imam Malik tentang wanita yang kondisinya lemah:
Wanita ini boleh dinikahkan oleh orang yang menjadi rujukan permasalahannya. Karena wanita dlm kondisi semacam ini, tak memungkinkan utk menemui hakim, sehingga statusnya sama dgn orang yang tak memiliki hakim. Karena itu, urusannnya dikembalikan kepada kaum muslimin, sebagai walinya. (Tafsir Al-Qurthubi, 3/76).
Pada kesempatan yang lain, Syaikh Muhamad Ali Farkus juga ditanya tentang sikap sebagian wali yang tak mau menikahkan putrinya dgn lelaki sekufu. Beliau menjelaskan,
Ada dua latar belakang wali menolak utk menikahkan putrinya;
Pertama, jika sang wali tak mau menikahkan putrinya karena sebab yang diterima secara syariat, seperti, lelaki yang meminang tak sekufu, atau karena ada lelaki lain yang lebih statusnya, agamanya, & akhlaknya. Dalam keadaan ini, hak perwalian tetap menjadi miliknya & tak berpindah ke yang lain.
Kedua, jika pelarangan tersebut mengandung unsur kedzaliman, mempersempit hak putrinya utk menikah, seperti; datang lelaki yang sekufu, baik agama & akhlaknya, utk meminangnya, namun wali melarangnya utk menikah dengannya, maka dlm keadaan ini, walinya dianggap melakukan tindakan Al-Adhl dlm perwaliannya.
Wali ini tak berhak utk melakukan pembatasan semacam ini, & perbuatan ini hukumnya haram dgn sepakat ulama. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari & yang lainnya, bahwa Ma’qil bin Yasar radliallahu ‘anhu, memiliki saudara wanita yang menikah dgn seorang lelaki. Kemudian lelaki ini menceraikan istrinya, & tak rujuk kembali sampai selesai masa iddahnya. Beberapa hari kemudian, lelaki ini hendak melamar mantan istrinya. Maka Ma’qil merasa harga dirinya dilecehkan. Diapun berkata : “Lelaki ini membiarkan istrinya (sampai selesai iddah), padahal dia mampu utk merujuknya. Kemudian dia ingin melamar lagi.” Akhirnya Ma’qil menghalangi pernikahan antara adiknya dgn lelaki tersebut. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya:
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dgn bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dgn cara yang baik…” (sampai akhir ayat)
Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memanggil Ma’qil & membacakan ayat ini kepadanya. Ma’qil-pun meninggalkan rasa egonya & bersedia utk tunduk kepada aturan Allah. (HR. Bukhari no. 5331)
Sementara pada kondisi orang tua atau wali yang berhak lainnya, tak bersedia utk menikahkan maka hak perwalian langsung berpindah ke hak perwalian umum yang diwakili dgn hak perwalian hakim (KUA), ketika permasalahan ini diajukan kepada mereka. Dan perwaliannya tak berpindah ke wali berikutya (kerabat dekat lainnya). Karena tindakan Al-Adhl adalah kedzaliman. Sementara kuasa utk menghilangkan kedzaliman kembali kepada hakim.
Kemudian, jika tak memungkinkan utk mengajukan permasalahannya kepada hakim, maka wanita ini dinikahkan oleh wali urutan berikutnya (kerabatnya). Pada keadaan ini, hak perwalian kerabat ini dinilai sebagai bentuk tahkim (meminta keputusan). Kaidahnya: Orang yang ditunjuk sebagai hakim, statusnya setara dgn hakim resmi (KUA), sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam As-Syafi’i. Jika tak memiliki kerabat yang lain maka dia dinikahkan oleh imam tetap di daerahnya (Pak Kaum). Jika tak menemukan juga maka siapapun orang yang beriman bisa menikahkannya, berdasarkan firman Allah:
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
“Orang mukmin laki-laki & orang mukmin wanita, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain…” (QS. At-Taubah: 71)
Diterjemahkan dari buku: Al-Adat Al-Jariyah fi Al-A’ras Al-Jazairiyyah, hlm. 110 – 113.
Catatan:
Pertama, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, seorang wanita berhak utk mengajukan masalah perwaliannya kepada hakim dgn beberapa syarat:
a. Lelaki yang melamarnya adalah lelaki yang sekufu (setara) dari semua sisi. Baik agama maupun dunia.
b. Lelaki tersebut baik agama & akhlaknya.
c. Lelaki tersebut memiliki kemampuan secara finansial, sehingga bisa memberikan mahar & nafkah sebagaimana umumnya masyarakat.
d. Penolakan yang dilakukan oleh wali karena kedzaliman, & bukan dlm rangka memberikan kemaslahatan bagi putrinya.
Kedua, keterangan di atas sama sekali bukanlah membolehkan seseorang utk menikah tanpa wali atau menikah dgn wali ‘gadungan’. Karena permasalahannya nikah bukanlah masalah yang ringan. Keterangan di atas justru sangat membatasi bahwa pernikahan harus dilakukan dgn wali. Meskipun perwalian nikah tak selamanya ada di tangan orang tua, namun bisa berpindah ke yang lain, dgn beberapa persyaratan di atas.
Ketiga, hakim yang dimaksud di atas adalah pejabat resmi KUA, dgn kuasa dari lembaga. Dia datang atas nama lembaga bukan atas nama pribadi.
Keempat, perwalian bisa berpindah ke pihak yang lain, selain kerabat & pejabat, jika sudah tak memungkinkan utk mengajukan masalah ke KUA. Selama masih memungkinkan utk mengajukan masalah ke KUA secara resmi maka tak diperkenankan menyerahkan masalah ke orang lain.
Kelima, semua pihak hendaknya berusaha bertakwa kepada Allah & tak menggampangkan masalah. Semua ini tak lain dlm rangka menjaga batasan halal-haram dlm pernikahan.
Allahu a’lam
***
muslimah.or.id
Penyusun: Ustadz Ammi Nur Baits
1 Al-’Adhl, secara bahasa dari kata ‘adhala – ya’dhulu, yang artinya ihtabasa (menahan). Sedangkan sikap Al-Adhl yang dimaksud dlm ayat adalah melarang orang yang berada di bawah perwaliannya utk menikah, karena bermusuhan dgn calon suaminya, atau marah, atau sebab yang lainnya. (Lihat Mufradat Gharibil Qur’an, hlm. 338 & Tafsir As-Sa’di, hlm. 103). – pent.
sumber: www.muslimah.or.id